BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA

Dalam rangka proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) DKI Jakarta Tahun 2016, agar terwujud perencanaan terintegrasi dalam peningkatan kualitas pendidikan seperti di amanatkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013 - 2017 Provinsi DKI Jakarta, diperlukan data pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan Pihak sekolah menyampaikan data kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana form terlampir.

Surat Permohonan & Form download DISINI

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana.
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
  • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah  Luar Biasa.


Data di kumpulkan paling lambat tanggal 09 Maret 2015
Berbentuk:
1. Hardcopy (Printout) 3 Rangkap.
2. Softcopy ( CD )



Postingan populer dari blog ini

Daftar Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Gambar
Untuk Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Jabatan Fingsional Umum ( Struktural ) 1. Ka. Tata Usaha/ Staf Tata Usaha SMAN/SMKN (Khusus PNS) 2. Ka. Tata Usaha/ Staf Tata Usaha SMPN (Khusus PNS) 3. Penjaga Sekolah SDN / SMPN / SMAN / SMKN (Khusus PNS) Format Daftar Jabatan Fungsional Umum Silahkan di Download DI SINI . Isi Format sesuai dengan jabatan dan kriteria (di dalam Form) yang Bpk/Ibu Download. Lalu kirimkan kembali melalui email : spksjp2@gmail.com  Paling lambat Tanggal 13 Februari 2015. Data ini akan dipakai untuk Kinerja Jabatan Fungsional Umum yang mana berkaitan dengan tunjangan.
Baca selengkapnya

SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN NUPTK BARU TAHUN 2016

Gambar
NUPTK adalah kepanjangan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mana NUPTK merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK). NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat tetap karena NUPTK yang dimiliki seorang PTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya. Selanjutnya, terkait dengan mekanisme dan prosedur tentang penerbitan maupun penonaktifan NUPTK di tahun 2016 ini, berdasarkan surat edaran resmi Dirjen GTK Nomor : 14652/B.B2/PR/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan ...
Baca selengkapnya

PEDOMAN PENETAPAN PESERTA & PERSYARATAN PPJG 2015

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Implementasi dari amanat tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 melalui beberapa pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tahun 2009 dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan program S-1 Kependidikan dan Non Kependidikan, dan tahun 2011 dilaksanakan Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2015, perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ).  Sertifikasi guru melalui PPGJ tersebut menggunakan pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang melandasi pelaksanaan PPG.  Sa...
Baca selengkapnya