BERITA DANA BOS 2016

Berikut kami sampaikan tahapan pelaksanaan penyaluran Dana BOS 2016:
  1. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pembukaan rekening Giro, minimal meliputi:
    • Fotocopy Akte Pendirian Yayasan.
    • Fotocopy struktur dan nama pengurus yayasan disertai identitas diri pengurus yayasan sesuai akte.
    • Fotocopy Surat Izin Operasional Sekolah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah swasta umum atau Kanwil Kemenag DKI Jakarta untuk MI, MTs dan MA. Apabila Surat Izin tersebut tidak ada atau dalam proses pengurusan, dokumen dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Sudin Pendidikan Wilayah maupun dari Kanwil Kemenag DKI Jakarta yang menyatakan bahwa sekolah tersebut adalah sekolah yang terdaftar dan resmi beroperasi serta sekolah tersebut terdaftar sebagai penerima BOS.
  2. Menanyakan No. Telepon/Handphone perwakilan sekolah yang dapat dihubungi oleh Bank DKI apabila sudah ada konfirmasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
  3. Spesifikasi Rekening Giro adalah sebagai berikut:
    • Jenis Rekening : Rekening Giro
    • Kode Produk    : Kode 12 (Rekening Giro Lembaga Pendidikan). Contoh : XXX.12.12345.X
    • Kode Plan        : 880
    • Kode Dinas      : BOS01 (untuk Rekening BOS Sekolah), BOP01 (untuk Rekening BOP Sekolah).
  4. Melakukan pengkinian CIF apabila terdapat pembaruan dokumen dan/atau kepengurusan pemilik rekening. Apabila di Kantor Cabang/Cabang Pembantu terdapat 2 (dua) rekening Giro dengan nama sekolah, kode produk dan kode plan yang sama, maka rekening yang digunakan untuk penerimaan dana BOS adalah rekening dengan tanggal pembukaan lebih awal.
  5. Bagi sekolah penerima dana BOS yang belum memiliki rekening di Bank DKI, proses pembukaan rekening mengikuti tahapan sesuai poin tersebut di atas.
  6. Pembukaan atau pengaktifan rekening Giro menunggu instruksi lanjutan dari Grup Pembinaan Cabang.
  7. Apabila terdapat Sekolah yang mengalami merger, maka dilakukan penutupan rekening bagi Sekolah yang tidak eksis. Adapun terhadap Sekolah yang eksis, agar dilakukan pengkinian CIF sesuai dengan poin 2.     Sumber : http://disdik.jakarta.go.id/  5 Februari 2015

Postingan populer dari blog ini

Daftar Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Gambar
Untuk Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Jabatan Fingsional Umum ( Struktural ) 1. Ka. Tata Usaha/ Staf Tata Usaha SMAN/SMKN (Khusus PNS) 2. Ka. Tata Usaha/ Staf Tata Usaha SMPN (Khusus PNS) 3. Penjaga Sekolah SDN / SMPN / SMAN / SMKN (Khusus PNS) Format Daftar Jabatan Fungsional Umum Silahkan di Download DI SINI . Isi Format sesuai dengan jabatan dan kriteria (di dalam Form) yang Bpk/Ibu Download. Lalu kirimkan kembali melalui email : spksjp2@gmail.com  Paling lambat Tanggal 13 Februari 2015. Data ini akan dipakai untuk Kinerja Jabatan Fungsional Umum yang mana berkaitan dengan tunjangan.
Baca selengkapnya

SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN NUPTK BARU TAHUN 2016

Gambar
NUPTK adalah kepanjangan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mana NUPTK merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK). NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat tetap karena NUPTK yang dimiliki seorang PTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya. Selanjutnya, terkait dengan mekanisme dan prosedur tentang penerbitan maupun penonaktifan NUPTK di tahun 2016 ini, berdasarkan surat edaran resmi Dirjen GTK Nomor : 14652/B.B2/PR/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan ...
Baca selengkapnya

PEDOMAN PENETAPAN PESERTA & PERSYARATAN PPJG 2015

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Implementasi dari amanat tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 melalui beberapa pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tahun 2009 dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan program S-1 Kependidikan dan Non Kependidikan, dan tahun 2011 dilaksanakan Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2015, perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ).  Sertifikasi guru melalui PPGJ tersebut menggunakan pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang melandasi pelaksanaan PPG.  Sa...
Baca selengkapnya