SURAT EDARAN NOMOR 6/SE/2016 TENTANG PENGGUNAAN RUANG RAPAT DAN RUANG PERTEMUAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan ruang rapat dan ruang pertemuan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, maka perhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Penggunaan dan pemakaian ruang rapat, ruang pertemuan dan ruang aula di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Gedung Nyi Ageng Serang agar dilakukan melalui prosedur surat permohonan.
  2. Surat permohonan disampaikan 1 (satu) minggu sebelum waktu pelaksanaan kegiatan.
Selengkapnya dapat dilihat dan di download disini 

Sumber : http://disdik.jakarta.go.id/

Postingan populer dari blog ini

Daftar Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Gambar
Untuk Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Jabatan Fingsional Umum ( Struktural ) 1. Ka. Tata Usaha/ Staf Tata Usaha SMAN/SMKN (Khusus PNS) 2. Ka. Tata Usaha/ Staf Tata Usaha SMPN (Khusus PNS) 3. Penjaga Sekolah SDN / SMPN / SMAN / SMKN (Khusus PNS) Format Daftar Jabatan Fungsional Umum Silahkan di Download DI SINI . Isi Format sesuai dengan jabatan dan kriteria (di dalam Form) yang Bpk/Ibu Download. Lalu kirimkan kembali melalui email : spksjp2@gmail.com  Paling lambat Tanggal 13 Februari 2015. Data ini akan dipakai untuk Kinerja Jabatan Fungsional Umum yang mana berkaitan dengan tunjangan.
Baca selengkapnya

SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN NUPTK BARU TAHUN 2016

Gambar
NUPTK adalah kepanjangan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mana NUPTK merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK). NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat tetap karena NUPTK yang dimiliki seorang PTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya. Selanjutnya, terkait dengan mekanisme dan prosedur tentang penerbitan maupun penonaktifan NUPTK di tahun 2016 ini, berdasarkan surat edaran resmi Dirjen GTK Nomor : 14652/B.B2/PR/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan ...
Baca selengkapnya

PEDOMAN PENETAPAN PESERTA & PERSYARATAN PPJG 2015

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Implementasi dari amanat tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 melalui beberapa pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tahun 2009 dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan program S-1 Kependidikan dan Non Kependidikan, dan tahun 2011 dilaksanakan Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2015, perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ).  Sertifikasi guru melalui PPGJ tersebut menggunakan pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang melandasi pelaksanaan PPG.  Sa...
Baca selengkapnya