Informasi Umum Pendataan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahun 2016 Tahap 2


Persyaratan KJP


Siswa yang berhak menerima KJP harus memenuhi persyaratan seperti berikut :
  • 1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
  • 2. Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.
  • 3. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
  • 4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Seksi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat.
  • 5. Menandatangani lembar Fakta Integritas yang telah disediakan.

  • Berkas persyaratan calon penerima Kartu Jakarta Pintar tahun 2016 :
  • 1. Surat Permohonan sebagai penerima bantuan sosial (Bansos KJP)
  • 2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali
  • 3. Beita acara peninjauan lapangan
  • 4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah (bermaterai cukup)
  • 5. Surat rekomendasi untuk mendapatkan SKTM
  • 6. SKTM tahun 2016
  • 7. Pernyataan ketaatan penggunaan bantuan sosial biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP
  • 8. Daftar calon penerima KJP tahun 2016 ( di tanda tangani Kepala Sekolah mengetahui Kasie Sudin Pendidikan Kecamatan Format V )

Pendataan KJP


  • Pendataan KJP dilakukan dalam dua tahap setiap tahunnya.
  • Pendataan tahap 2 tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus - 21 September 2016.
  • Pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dilakukan secara kolektif olehmasing-masing sekolah ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan tempat sekolah berlokasi (bukan ke PTSP kelurahan domisili siswa).



 Pendataan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahun 2016 Tahap 2 dimulai 01 Agustus 2016 s.d. 26 September 2016.

 

Link KJP : http://kjp.jakarta.go.id/kjp2

Postingan populer dari blog ini

Daftar Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Gambar
Untuk Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Jabatan Fingsional Umum ( Struktural ) 1. Ka. Tata Usaha/ Staf Tata Usaha SMAN/SMKN (Khusus PNS) 2. Ka. Tata Usaha/ Staf Tata Usaha SMPN (Khusus PNS) 3. Penjaga Sekolah SDN / SMPN / SMAN / SMKN (Khusus PNS) Format Daftar Jabatan Fungsional Umum Silahkan di Download DI SINI . Isi Format sesuai dengan jabatan dan kriteria (di dalam Form) yang Bpk/Ibu Download. Lalu kirimkan kembali melalui email : spksjp2@gmail.com  Paling lambat Tanggal 13 Februari 2015. Data ini akan dipakai untuk Kinerja Jabatan Fungsional Umum yang mana berkaitan dengan tunjangan.
Baca selengkapnya

SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN NUPTK BARU TAHUN 2016

Gambar
NUPTK adalah kepanjangan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mana NUPTK merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan (PTK). NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat tetap karena NUPTK yang dimiliki seorang PTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya. Selanjutnya, terkait dengan mekanisme dan prosedur tentang penerbitan maupun penonaktifan NUPTK di tahun 2016 ini, berdasarkan surat edaran resmi Dirjen GTK Nomor : 14652/B.B2/PR/2015 tertanggal 28 Desember 2015 tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal dan ...
Baca selengkapnya

PEDOMAN PENETAPAN PESERTA & PERSYARATAN PPJG 2015

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Implementasi dari amanat tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 melalui beberapa pola sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Tahun 2009 dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi lulusan program S-1 Kependidikan dan Non Kependidikan, dan tahun 2011 dilaksanakan Pendidikan Profesi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2015, perolehan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGJ).  Sertifikasi guru melalui PPGJ tersebut menggunakan pola Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang melandasi pelaksanaan PPG.  Sa...
Baca selengkapnya